Kerinci, Targetlink.id– Audiensi antara gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan insan pers Kabupaten Kerinci bersama pihak PT PP Urban (Urban-Penta KSO), selaku pelaksana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kerinci, dinilai belum memberikan hasil yang memuaskan.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa, (17/11/2026) di Kantor Proyek Pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci, kawasan Jalan Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak, tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi yang sebelumnya disampaikan gabungan LSM dan media Kabupaten Kerinci.
Audiensi digelar untuk meminta keterbukaan informasi publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci yang berdasarkan surat permohonan audiensi memiliki nilai kontrak sebesar Rp137.509.300.000.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Proyek tersebut disebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2027 dan dilaksanakan oleh PT PP Urban (Urban-Penta KSO).
Namun, sejumlah persoalan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dinilai belum mendapatkan jawaban secara menyeluruh dari pihak pelaksana proyek.
Akses Wartawan ke Lokasi Proyek Dipertanyakan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam audiensi adalah dugaan pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak melakukan peliputan di lokasi pembangunan RSUD.
Menurut keterangan pihak media, sebelumnya petugas keamanan (security) di lokasi proyek menyampaikan bahwa wartawan yang ingin memasuki kawasan pekerjaan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Kerinci.
Pernyataan tersebut kemudian dipertanyakan dalam forum audiensi. Perwakilan PT PP Urban yang hadir disebut menyangkal adanya kebijakan pembatasan akses sebagaimana disampaikan petugas keamanan.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi perhatian gabungan LSM dan insan pers. Mereka meminta adanya kejelasan mengenai mekanisme dan aturan akses peliputan di lingkungan proyek agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kesan menghalangi kegiatan jurnalistik.
Insan pers juga mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Mutu Pekerjaan hingga Dugaan Penggunaan BBM Subsidi Jadi Sorotan
Selain persoalan akses wartawan, audiensi turut membahas sejumlah aspek penting terkait pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci.
Beberapa hal yang menjadi pertanyaan gabungan LSM dan media meliputi standar mutu dan kualitas pekerjaan konstruksi, progres fisik pembangunan, kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan kontrak, serta mekanisme pengawasan di lapangan.
Tidak hanya itu, dugaan penggunaan BBM subsidi untuk kegiatan operasional proyek juga turut dipertanyakan dan diminta untuk diklarifikasi.
Persoalan tenaga kerja, keterkaitan dengan Persatuan Serikat Pekerja Indonesia, serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek juga menjadi bagian dari pembahasan.
Berbagai pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan fasilitas kesehatan yang nantinya akan dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Kerinci.
Namun, menurut peserta audiensi, penjelasan dari perwakilan PT PP Urban yang hadir belum memberikan kejelasan secara menyeluruh terhadap sejumlah persoalan tersebut.
Gabungan LSM Siapkan Aksi 24–26 November
Merasa belum memperoleh penjelasan yang memuaskan, gabungan LSM dan insan pers menyampaikan rencana untuk melanjutkan penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, mulai 24 hingga 26 November 2026.
Rencana aksi ini disebut sebagai bentuk desakan agar pihak pelaksana proyek, instansi terkait, serta pemangku kepentingan dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Gabungan LSM dan media berharap kontrol sosial yang dilakukan masyarakat tidak dipandang sebagai upaya menghambat pembangunan. Sebaliknya, kritik dan pertanyaan merupakan bagian dari pengawasan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan.
Mereka juga berharap pihak pelaksana proyek dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan menghadirkan pihak-pihak teknis yang berwenang sehingga setiap pertanyaan dapat dijawab berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan.
Publik Berhak Mendapatkan Informasi
Pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci merupakan proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dengan nilai kontrak mencapai Rp137,5 miliar, aspek transparansi, kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan proyek menjadi perhatian penting.
Masyarakat tentu berharap pembangunan rumah sakit tersebut tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memenuhi standar mutu, keselamatan, dan kualitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, keterbukaan informasi dan pengawasan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kerinci.
Rencana aksi unjuk rasa pada 24–26 November 2026 selanjutnya akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, berbagai dugaan terkait penggunaan BBM subsidi maupun persoalan teknis pekerjaan masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak berwenang.(Lya)
Editor : Liya









